Calon Presiden Anies Baswedan terang-terangan mengecam kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi bagi pengguna mobil listrik. Menurutnya, kebijakan ini salah sasaran. Menurut Anies, kebanyakan pembeli mobil listrik dari keluarga mampu.
Sehingga pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik dinilai kurang tepat. “Selanjutnya kita mengetahui bahwa negara ini mempunyai banyak peluang dan pemerintah perlu memastikan bahwa sumber daya yang disediakan pemerintah untuk rakyatnya ialah sumber daya yang tepat, kita sedang menghadapi tantangan lingkungan.
Solusi untuk menghadapi tantangan lingkungan pencemaran udara tidak bohong dalam subsidi untuk mobil listrik yang mempunyai mobil listriknya sendiri bahwa mereka tidak membutuhkan subsidi, bukan?” ujarnya saat berpidato pada acara “Deklarasi dan Penegasan Amanat Indonesia”.
Menurutnya pemberian paket subsidi mobil listrik bukan solusi dalam mengatasi masalah pencemaran udara. Anies berkata, emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan angkutan umum seperti bus BBM.
“Jika dihitung, apalagi ini contoh mobil listrik, pancaran karbon per kapita kilometer mobil listrik sebenarnya lebih tinggi dibandingkan karbon bus berbahan bakar minyak,” kata Anies. Kondisi ini terjadi karena mobil listrik hanya bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi penggunanya.
Sementara bus bisa digunakan untuk keperluan umum dan menampung banyak orang. Anies juga membagikan pengalaman saat masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Pemberian subsidi yang kurang tepat hanya bisa menambah kemacetan di jalan raya.
“Selain pengalaman di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik tidak mengganti mobil di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan, kemacetan di jalanan,” ujarnya.
Karena itu, menurut dia, yang perlu didorong adalah demokratisasi sumber daya. “Jadi yang didorong ke depan ialah unjuk rasa sumber daya, sehingga kita arahkan sumber daya yang dimiliki negara untuk disediakan lewat sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata untuk masyarakat luas, bukan hanya untuk memperoleh perhatian dalam perbincangan, khususnya perbincangan di media sosial,” jelasnya.
“Maka bukan hanya memindahkan badan dan barang, dia sebenarnya merupakan alat untuk membangun rasa kesetaraan, alat untuk membangun rasa persatuan. Jadi ke depan ini merupakan contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan atas ide, bukan berdasarkan kebijakan tanpa narasi,” pungkasnya.